KARAWANG – Ombudsman RI yang pada kegiatan ini dipimpin oleh Inspektur Ombudsman RI beserta jajaran dan perwakilan dari Tim Kerja Fasilitasi Reformasi melakukan studi banding (benchmarking) ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada hari Selasa (10/02/2026).

Studi banding (benchmarking) yang dilakukan oleh Ombudsman RI ini diterima langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan IIA Karawang, Christo Victor Nixon Toar beserta jajaran. Kegiatan ini diawali dengan peninjauan langsung tim Ombudsman RI terhadap kondisi lapas, sistem kerja, serta tata Kelola pelayanan publik yang diterapkan dalam mendukung pembangunan Zona Integritas di Lembaga Pemasyarakatan IIA Karawang.



Usai peninjauan lapangan, kegiatan dilanjutkan di Aula Lembaga Pemasyarakatan IIA Karawang dengan agenda sambutan dari Inspektur Ombudsman RI, Marsetiono terkait dengan pentingnya pengawasan pelayanan publik serta penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya dipaparkan berbagai strategi dan kebijakan yang telah dan sedang dijalankan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lembaga Pemasyarakatan IIA Karawang oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan IIA Karawang, Christo Victor Nixon Toar yang cakupannya antara lain: penguatan manajamen, peningkatan kualitas layanan, serta komitmen dalam mewujudkan tata Kelola yang bersih, transparan serta akuntabel.



Kegiatan studi banding (benchmarking) kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab antara tim dari Ombudsman RI dengan jajaran Lembaga Pemasyarakatan IIA Karawang guna memperdalam pemahaman serta klarifikasi terkait pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Ombudsman RI berharap kegiatan studi banding (benchmarking) ke Lembaga Pemasyarakatan IIA Karawang dapat memberikan acuan terutama dalam hal praktik baik yang dapat dilakukan untuk percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Ombudsman RI.