Ombudsman RI Raih Digital Government Award SPBE Summit 2024

Jakarta, 27 Mei 2024 - Ombudsman RI mendapatkan Digital Government Award tahun 2024 untuk kategori Lembaga dari Kemenpan-RB. Penghargaan ini diberikan di Istana Negara di saksikan oleh Presiden Joko Widodo bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Capaian ini merupakan hasil dari perolehan indeks SPBE Ombudsman RI tahun 2023.

Adapun pencapaian Ombudsman RI dalam pelaksanaan SPBE Tahun 2023, meraih nilai 3,75 dengan predikat Sangat Baik, dengan rincian nilai pada masing-masing Domain sebagai berikut: Domain Kebijakan SPBE 4,70, Domain Tata Kelola SPBE 3,60, Domain Manajemen SPBE 2,91, Domain Layanan SPBE 3,86.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh instansi yang bergerak di bidang pengawasan publik ini adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek TIK, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Aspek Layanan Publik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 213 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Internal Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah mengatur norma penerapan kebijakan internal SPBE di Ombudsman RI. Di sisi lain, masih diperlukan peningkatan nilai pada beberapa aspek, khususnya pada aspek penyelenggara SPBE, aspek manajemen SPBE dan aspek audit TIK. Salah satu rekomendasi dari Kemenpan-RB adalah tim koordinasi SPBE Ombudsman RI masih belum berkolaborasi dengan instansi lain, serta kolaborasi penerapan SPBE belum menjangkau seluruh unit kerja. Begitu juga pada Penerapan Manajemen Perubahan, perlu menyusun pedoman manajemen perubahan dan Ombudsman RI dapat mendorong pelaksanaan audit TIK dengan melibatkan auditor eksternal.

Pelaksanaan SPBE memegang peranan penting dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. SPBE dirancang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta menyediakan layanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Ombudsman selalu mendukung langkah-langkah nyata pemerintah dalam mendukung terwujudnya layanan publik yang prima